Mediapati.com, PATI – Penguatan basis data dan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Sinergitas DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penurunan Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Rabu (29/7/2026).
Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat (FDPM) IPMAFA, Isyrokh Fuaidi LLM, menyampaikan bahwa keberhasilan program RTLH sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dapat disusun secara terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Isyrokh menilai Kabupaten Pati yang memiliki 401 desa membutuhkan sistem pendataan yang lebih serius dan terintegrasi. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menghitung secara jelas kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus menyusun prioritas penanganan secara objektif.
"Apabila pendataan tidak dilakukan dengan baik, maka akan muncul kerancuan dalam pelaksanaan program. Akibatnya, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan tujuan penurunan backlog RTLH menjadi kurang optimal," ungkapnya.
Selain penguatan data, Isyrokh juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih banyak melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, kampus memiliki sumber daya akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung program-program pemerintah.
Sebagai contoh, ia menyampaikan bahwa Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati memiliki Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, IPMAFA juga memiliki Laboratorium Sosial (Labsos) yang aktif melakukan pendampingan masyarakat, pengembangan teknologi desa, penguatan sistem informasi desa, hingga berbagai program pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat.
"Potensi yang dimiliki perguruan tinggi dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah apabila dibangun sinergi yang baik dengan pemerintah," katanya.
Masukan lain yang disampaikan adalah pentingnya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Isyrokh, masih banyak masyarakat yang belum memahami lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap suatu program, sehingga kerap muncul kesalahpahaman dalam penyampaian aspirasi maupun pelayanan publik.
Ia berharap pemerintah dapat memperluas sosialisasi mengenai program-program yang dijalankan setiap OPD agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pembangunan dapat meningkat dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih efektif.
Melalui penguatan tata kelola data, pelibatan perguruan tinggi, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap fungsi OPD, Isyrokh optimistis program-prograam yang dijalankan di Kabupaten Pati akan semakin terarah, transparan dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
